Pembangunan Ideologi, Pendidikan dan Masyarakat Gotong Royong

www.flickr.com

Nama   : Moh. Kholil
Kelas    : Manajemen A1
Fakultas: Ekonomi

Oleh: Ajar Triharso
Abstrak
          Sejak diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terjadi gejolak baik di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Karena UU tersebut tidak lagi memasukkan Pendidikan Pancasila sebagai kelompok mata pelajaran  pengembangan kepribadian (MPK) disegala jalur, jenjang dan jenis pendidikan sehingga timbul kekhawatiran kondisi moral dan kepribadian bangsa Indonesia yang selama reformasi telah terjadi degradasi menjadi semakin tanpa arah.  Banyak kalangan melakukan upaya agar Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mendapatkan “perlindungan” yang serius termasuk mengembalikan Pendidikan Pancasila masuk ke dalam kurikulum pendidikan dan disosialisasi di masyarakat dengan baik dan benar. Namun karena sudah merupakan keputusan lembaga yang berwenang yaitu DPR dan  Eksekutif tentunya memerlukan waktu dan tenaga bahkan perjuangan karena keberadaan UU Sisdiknas merupakan produk situasi dan kondisi kejiwaan bangsa yang sedang mengalami hingar-bingar reformasi sekaligus globalisasi. Tulisan ini membahas masalah perlunya usaha revitalisasi dan implementasi ideologi  Pancasila, konsep, dan metode serta strategi apa yang diusulkan untuk diterapkan agar  Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang paripurna sebagai modal bangsa Indonesia menghadapi globalisasi. Disamping itu juga akan dibahas mengapa  pendidikan tinggi (PT) layak untuk menjadi pusat usaha revitalisasi dan implementasi  Pancasila.
Kata kunci: ideologi nasional, implementasi, sosialisasi, Pendidikan Pancasila



1.      Pancasila dan semangat Reformasi
       Berbagai ketetapan MPR hasil reformasi berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa dan negara antara lain Tap/MPR/XVIII/1998, Tap/MPR/V/2000, Tap/MPR/VI/2001, Tap/MPR/VII/2001 dengan tegas mengamanatkan agar dalam usaha  pembangunan bangsa dan negara secara konsisten menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi jiwa pada setiap gerak bangsa dalam memantapkan kesatuan dan persatuan, etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia ke depan. Searah dengan amanat tersebut pada  peringatan 61 tahun lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) meminta pada masyarakat untuk kembali kepada Pancasila serta menyudahi  perdebatan ideologis, menempatkan Pancasila sebagai Dasar Negara, menjadikan rujukan dan sumber inspirasi dalam mencari solusi berbagai persoalan bangsa dewasa ini.
          Pada seminar Indonesia Menuju tahun 2030 yang ditayangkan oleh SCTV dalam rangka memperingati Hari Kebengkitan Nasional (19-20 Mei 2006) Prof. Dr. Syafii Maarif menegaskan bahwa sebagai Ideologi nasional Pancasila harus segera dioperasionalkan untuk menjadi landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia menuju tahun 2030. Sedangkan Ketua PB NU KH. Hasyim Muzadi pada seminar di Pondok Pesantren Al-Hikam yang membahas tentang kehidupan multi kultural, mengatakan: ” Saat ini ada upaya dari kelompok tertentu untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia .… termasuk di kalangan legeslatif”.
        Padahal, keberadaan Pancasila sangat dibutuhkan untuk mempersatukan kurang lebih 500 (lima ratus) suku bangsa dan 6 (enam) agama yang ada di bumi pertiwi. Lebih lanjut dikatakan bahwa ”Upaya mengganti ideologi itu terlihat nyata, misalnya: banyak (munculnya) kelompok ekstrem, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan” (Jawa Pos, Minggu 25 Juni 2006, hal : 2).
Dalam Simposium memperingati hari lahirnya Pancasila yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada – Lemhanas – LIPI tanggal 14-15 Agustus 2006 disebutkan: ”Keberadaan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas sudah tidak mewajibkan lagi Pendidikan Pancasila merupakan bagian tak terpisahkan dari proses “colonization of the mind” bangsa Indonesia oleh kebudayaan asing yang mengambil manfaat dari euforia reformasi dan membawa pendidikan bangsa Indonesia semakin ”salah asuhan”. Pendidikan di Indonesia semakin lebih menghayati paradigma ilmu milik budaya bangsa lain. Setelah dilakukan diskusi selama dua hari Simposium kemudian menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena keberhasilan penetrasi global neoliberal yang semakin gencar khususnya setelah berakhirnya ”perang dingin”. Oleh sebab itu perserta sepakat untuk dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila”. (Effendy, Nasikun, 2006). Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) juga sudah membuat kebijakan dalam rangka menghadapi Ancaman, Gangguan, Tantangan, dan Hambatan (AGTH) yang semakin besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagai akibat semakin tipisnya nilai-nilai Pancasila sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan untuk mencari  jalan mengembalikan Pancasila pada fungsinya dan telah diawali pada 27 September 2005 dengan Saresehan Nasional tentang Pancasila. Kemudian pada tanggal 14, 15 dan 28 Desember 2006 dengan melibatkan beberapa PT (dari Jawa Timur diundang Unibraw dan Unair) melakukan upaya untuk merumuskan pola pendidikan Pancasila yang tidak doktriner dan bagaimana caranya untuk segera diimplementasikan di masyarakat Indonesia. Sementara itu Pemerintah dan jajaran DPRD Propinsi Jawa Timur, dengan perilaku masyarakat yang serba kebablasan selama reformasi antara lain peristiwa Tuban, Banyuwangi, Sumenep, perilaku “bonek” dan berbagai perilaku masyarakat Jawa Timur yang memprihatinkan lainnya, merasakan perlunya segera menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dengan memberi tugas lepada dosen-dosen pengampu Pendidikan Pancasila dari Public Univeristy Link System of East Java (PULSE) yaitu  paguyuban PTN se Jawa Timur dan PTS se Jawa Timur, melalui Semiloka di DPRD Jawa Timur tanggal 20 September 2006 dan dilanjutkan dengan Lokakarya tanggal 28 Nopember 2006 di Unesa dalam rangka revitalisasi dan implementasi Pancasila diamanatkan untuk segera disusun materi dan metode pendidikan Pancasila yang sesuai dengan semangat reformasi. Prof. Bambang Rahino Setokoesoemo seorang akademisi senior Jawa Timur dalam kata pengantar Buku Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa mengatakan Demokrasi kita masih merupakan demokrasi euforia.
       Pada era reformasi demokrasi sebagai perwujudan kebebasan dari rezim masa lalu yang dirasakan sangat mengekang pada implementasinya dalam banyak hal ternyata menjadi serba kebablasan. Di kalangan mahasiswa dan masyarakat  banyak yang mengartikan demokrasi sama dengan demonstrasi tanpa etika yang jelas. Reformasi menjadikan nilai-nilai Pancasila memudar dan masyarakat kehilangan kesadaran tentang budaya pancasila. yaitu kebudayaan yang menggunakan asas kekeluargaan, gotong-royong dan saling membantu, bersatu, guyup-rukun, saling menghargai seperti tercermin dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, suatu pandangan hidup yang dicari, digali, dan ditemukan dari bumi sendiri, bumi Pertiwi (Suprijadi, 2004:iii-iv). Pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan merupakan representasi dari semangat agar Pancasila segera dioperasionalkan sebagai dasar falsafah, ideologi, alat pemersatu serta menjadi paradigma Ipteks Indonesia. Oleh sebab itu dengan berpedoman pada empat pilar  pendidikan UNESCO yaitu learn to know, learn to do, learn to be dan learn to live together dalam rangka mengoperasionalkan Pancasila perlu segera disusun materi dan metode pendidikan Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi baik untuk dunia pendidikan maupun masyarakat. Untuk itu perlu dijabarkan beberapa masalah yang mendorong perlunya pendidikan Pancasila di dunia pendidikan maupun masyarakat.
2.      Masalah- masalah dalam Pembangunan Ideologi
a.      Masalah AGTH terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa
      Tuntutan perlunya segera disusun materi dan pola pendidikan Pancasila yang tepat Menkopolhukam memberi argumen bahwa kondisi ATHG terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara akibat tidak adanya proses pembudayaan ideologi nasional yang terencana di masyarakat dikhawatirkan semakin membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. AGTH terhadap pemecahan masalah bangsa yang disebabkan antara lain oleh kondisi kemajemukan, korupsi, terorisme, kemiskinan, dan narkoba adalah akibat dari bangsa Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap tidak tersosialisaikannya dengan baik nilai-nilai ideologi nasional yaitu Pancasila. Diperlukan upaya menyusun kembali pola implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang lebih sesuai dengan semangat reformasi agar dapat mengantar negara dan  bangsa kita dengan sukses menjalani berbagai perubahan. Karena pada waktu yang lalu usaha implementasi Pancasila menjadikan nilai-nilai Pancasila hanya sebagai hafalan dan tidak mewujud secara substansial pada perikehidupan sehari-hari masyarakat dan hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. (Sudharmadi, 2006). Era pasca perang dingin nilai-nilai liberalisme sekaligis sektarianisme menjadi faktor utama dalam perubahan-perubahan dan pergolakan-pergolakan di dunia (Rofiqi, 2004 ). Pada  proses reformasi di Indonesia faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh pada konflik-konflik di masyarakat sehingga sedikit banyak mewarnai AGTH bagi pelaksanan reformasi khusunya dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Penjabaran ideologi Pancasila ke dalam paradigma baru tentang nilai-nilai demokrasi menjadi serba kebablasan. Produk- produk kebijakan negara erareformasi seperti UU Sisdiknas dinilai banyak dipengaruhi  paham neoliberalisme (Simposium UGM) juga banyak muncul UU atau perda yang menjurus  pada pelaksanan nilai-nilai primordial dan sektarian serta pengaruh paham neo-komunisme atau paham kiri-baru. (Noor Syam, 2006; Siswono, 2006).
b.      Masalah Kebersamaan (togetherness) dalam Masyarakat
      Apa yang dikatakan oleh Prof. Bambang Rahino di muka kiranya sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Siswono Yudho Husodo bahwa nilai utama ideologi Pancasila adalah kebersamaan dengan bentuk ideal, kebersamaan hidup bermasyarakat sebagai “masyarakat kekeluargaan”yang lebih dinamis, “kebersamaan hidup antarsejumlah manusia yang terselenggara melalui interaksi saling memberi”. Suatu kebersamaan yang mampu menjadi fondasi dan modal sosial dari negara kesejahteraan Indonesia yang mandiri.
     Dengan kemandirian akan menumbuhkan kebanggaan pada warga negaranya dan mendorong mereka berprestasi maksimal bagi kemajuan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negaranya. Salah satu hal wajib dilestarikan adalah pendidikan sejarah yang mampu membentuk karakter suatu bangsa. Rakyat Indonesia tidak perlu menjadi ahli sejarah, tetapi harus memahami dan bangga akan sejarah bangsanya. Karena dunia pendidikan di bawah  pengaruh neo-liberalisme sekarang memang semakin a-historis dan perlu strategi  pembangunan masyarakat untuk menjadi subjek Pancasilais yang unggul dan terpercaya (Siswono, 2006). Jadi yang harus dilakukan adalah berusaha agar Pancasila dapat bangkit kembali sebagai ideologi rakyat, bukan sebagai ideologi penguasa atau elite saja. Untuk itu Pancasila harus menjadi ideologi yang mampu mendasari demokrasi yang lebih bermakna dan  bermanfaat bagi rakyat. Alternatif cara mengembalikan Pancasila sebagai ideologi rakyat, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :
(1)   Apakah Pancaila sudah merupakan kesadaran rakyat untuk bersama-sama mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang diimpikan oleh mereka?
(2)    Apakah Pancasila telah menjadi tolok ukur rakyat dalam upaya pengawasan sosial sebagai wujud kedaulatan mereka?
(3)    Apakah Pancasila telah merupakan suatu kesadaran dan kebutuhan rakyat untuk bersama-sama menjaga keutuhan kehidupan kenegaraan?
(4)    Apakah Pancasila telah menjadi suatu pandangan hidup rakyat sehingga menjadi tolok ukur (akuntabilitas) bersama tentang kepercayaan rakyat pada masa depan negara? (Sulistomo, 2006).
c.       Masalah Pendidikan Pancasila
    Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, di situ semua orang berhak untuk mengisi, memahami, dan memberi makna sesuai dengan pemikiran terbaiknya. Hanya dengan melibatkan dalam proses perumusan dan pemberian makna itulah rakyat akan benar-benar menghayati Pancasila. Bangsa Indonesia juga membutuhkan proses sosialisasi dan  pembudayaan demokrasi yang berkelanjutan berdasarkan Pancasila. UU Sisdiknas memang sudah diundangkan dan implementasi dalam muatan dan/atau kegiatan kurikulum pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pada jalur formal kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) materi pengetahuan tentang muatan dan/atau kegiatan Pancasila termasuk dalam mata ajar PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Sedangkan di PT juga sudah dibuat rambu-rambu yang berkaitan dengan pengetahuan Pancasila dalam Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yaitu SK Dirjen Dikti No. 43/2006 yang merujuk pada UU No. 20/2003/Sisdiknas pasal 37 ayat 2, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (SNP) pasal 9 ayat 2 pada Mata ajar Pendidikan Kepribadian (MPK) Pendidikan Kewarganegaraan dalam Bab Filsafat Pancasila. Walaupun demikian dari penjelasan Dr. Hermana dari Depdiknas apabila pada perkembangannya ada alasan yang kuat tentunya tidak menutup kemungkinan Pendidikan Pancasila menjadi mata ajar tersendiri (Hermana, 2006). Oleh sebab itu apabila Pendidikan Pancasila menuntut hasil perilaku konkret sebagai kepribadian bangsa Indonesia maka perlu digali lebih lanjut peraturan-peraturan yang sudah  berlaku untuk diimplementasikan. Dalam UU No. 20/2003/Sisdiknas tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional disebutkan Pasal 2 Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 Pendidikan nasional
Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan UU Sisdiknas Pasal 4 menyebutkan : (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.; (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.; (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Tentang kurikulum diatur dalam UU Sisdiknas BAB X Pasal 36: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. ; (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.; (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a)peningkatan iman dan takwa; (b)peningkatan akhlak mulia; (c)peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d)keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e)tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f)tuntutan dunia kerja; (g)perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h)agama; (i)dinamika perkembangan global; dan (j)persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 37ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; (c) bahasa; (d) matematika; (e) ilmu  pengetahuan alam; (f) ilmu pengetahuan sosial; (g) seni dan budaya; (h) pendidikan jasmani dan olahraga; (i) keterampilan/kejuruan; dan (j) muatan lokal. Ayat (2) Kurikulum  pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; dan (c) Bahasa Indonesia.
      Adapun yang terkait dengan pasal 37 ayat 2 UU No. 20/2003/Sisdiknas adalah pasal 9 ayat 2 PP No. 19 tahun 2005 yang berbunyi: Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kecuali Bahasa Inggris pelaksanaan pasal 9 ayat 2 tersebut adalah SK Dirjen Dikti No. 43/2006 sebagai rambu-rambu MPK. Implentasi Pendidikan Pancsila di Kurikulum PT kiranya berpeluang pada pasal 9 ayat 3 PP No. 19 tahun 2005 yang ternyata merupakan ayat yang sangat terbuka. Ayat tersebut berbunyi: “...kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian kebudayaan, ...” dan hal tersebut kiranya juga ada pada peraturan kurikulum di pendidikan dasar dan menengah. Dengan keterbukaan tersebut menyebabkan masyarakat dapat mengisi pendidikan kepribadian dan kebudayaan menurut selera (sponsor) masing-masing. Dengan kondisi legalitas demikian khususnya tentang pendidikan kepribadian dan ideologi nasional kiranya sangat bijaksana bagi dunia pendidikan yang masih tetap mempertahankan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan harus mendapat dukungan dan difasilitasi untuk diproses menjadi sentuhan terakhir (final touch) terhadap kurikulum  pengembangan kepribadian siswa dan mahasiswa yang kondusif terhadap pembangunan ideologi nasional. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian dari dunia pendidikan yang mempunyai  peranan strategis di dalam selain membangun kecerdasan juga filsafat dan ideologi sebagai dasar identitas kepribadian dan jatidiri bangsa. Karena bangsa-bangsa lain sudah sejak awal sangat serius terhadap pendidikan filsafat dan ideologi masing-masing sebagai dasar kepribadian bangsanya antara lain bangsa India mendasarkan pendidikan mereka pada Satia Graha, bangsa China Komunis dengan Konfusianisme-Kumunisme, China Taiwan dengan Konfusianisme-San Min Cui, Amerika Serikat dengan Liberalisme Amerika Serikat, Australia dengan Liberalisme Australia, Iran dengan Islamisme Iran, Arab Saudi dengan Islamisme Arab, Jepang dengan Konfusianisme-Shintosme, dan lain-lain tentunya wajar apabila dunia  pendidikan di Indonesia mengkaji dan mengajarkan secara serius filsafat dan ideologi bangsa yang telah digali oleh parafounding father-nya. Oleh sebab itu keberadaan Pendidikan Pancasila tidak hanya secara eksplisit perlu dicantumkan dalam kurikulum di setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bagian dari  pendidikan dasar kepribadian generasi muda Indonesia namun juga harus selalu di kaji tentang materi, metode dan pendekatan pendidikanya agar tetap aktual dan kontekstual serta tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Apalagi dengan menjamurnya sekolah-sekolah dan PT di kota-kota besar berlabel Internasional yang digandrungi golongan kaya dan atau berlabel agama tertentu yang rentan terhadap pengaruh nilai-nilai sektarian yang berpotensi membawa masyarakat ke dalam konflik baik vertikal maupun horisontal dan pada gilirannya akan menambah runyam terhadap perkembangan kepribadian generasi muda Indonesia.
       Dengan demikian sebagai ideologi terbuka Pancasila perlu upaya menemukan cara dan metode dalam pemasyarakatnnya agar dalam pengembangan kepribadian bangsa tidak menjadikan Pancasila digusur oleh ideologi lain (Noor Syam, 2006). Apa yang sudah menjadi kewaspadaan dan komitmen terhadap Pendidikan Pancasila dari Saresehan di Menkopolhukam dan Simposium di UGM serta menjadi dasar semangat Pemerintah dan DPRD Propinsi Jawa Timur serta komitmen DPRD Jawa Timur dengan eks dosen-dosen  pengampu Pendidikan Pancasila dari Public Universities System of East Java (PULSE) dan PTS se Jawa Timur harus merupakan kegiatan yang terpadu. Jadi masalah krusial dalam revitalisasi, implementasi, dan aktualisasi atau usaha  pemberdayaan ideologi Pancasila adalah masalah pembudayaan melalui pendidikan yaitu materi-materi apa dan proses sosialisasi dan pembudayaan yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan melalui proses pendidikan. Hal itu harus segera disusun dan diwujudkan karena sudah demikian besarnya ATGH terhadap persatuan dan kesatuan bangsa akibat menipisnya nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan dan masyarakat akibat kelemahan dalam kebijakan dan proses globalisasi.
d.      Masalah Perjuangan Menyelamatkan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
        Sebagai kegiatan di bidang pendidikan yang harus diperjuangkan adalah bagaimana  pelaksanaan revitalisasi dan implementasi Pancasila memberi ruang partisipasi pada masyarakat. Yaitu proses pendidikan yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan, mengisi, memahami dan pemberian makna sesuai dengan pemikiran terbaiknya agar proses implementasi nilai-nilai Pancasila dapat mencapai hasil yang diidealkan yaitu kehidupan kebersamaan sebagai landasan Jatidiri bangsa Indonesia (Naya Sujana, 2005).
        Seperti telah disinggung di depan tantangan riel bagi ideologi Pancasila sebagai ideologi besar dan terbuka, seperti sejak Pancasila mulai di implementasikan tahun 1945, adalah nilai-nilai negatif dari ideologi-ideologi besar yang lebih dahulu ada terutama Komunisme, Islamisme, dan Liberalisme dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Pada era Orde Baru bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan diri ke dalam sistem kapitalisme internasional dan di bawah “bimbingan” dari negara- negara Barat di mana nilai-nilai liberalisme mendapatkan akses yang luas ke dalam kehidupan bangsa Indonesia.
        Komunisme pada waktu yang lalu mengancam melalui peristiwa Madiun dan G 30 S PKI dan sekarang dengan situasi moral bangsa yang sedang lemah khususnya dengan kondisi ketimpangan dalam kehidupan ekonomi akibat paham kapitalisme. Sekarang ada tanda-tanda kebangkitan paham komunisme untuk menjawab kondisi ketimpangan yang terjadi. Islamisme dulu melalui DI, TII, NII dan sekarang melalui gerakan Al Qaidah dan semacamnya yang sangat anti Barat melalui aksi-aksi teror juga sedang menggoyang bangsa Indonesia. Sedangkan paham Liberalisme yang dulu mendasari keberadaan RIS, gerakan-gerakan separatis seperti RMS, GAM, GPM, dengan akses yang luas sekarang bak virus ganas sedang  berlangsung secara intensif proses liberalisasi lebih kontekstual dalam jiwa bangsa Indonesia (Triharso, 2006).
        Liberalisme adalah ideologi masyarakat Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat di mana sejak era Orde Baru secara intensif membantu Indonesia dalam pembangunan dan modernisasi. Pasca perang dingin Liberalisme menjadi ideologi pemenang atas ideologi Komunisme dan memegang hegemoni dunia. Oleh karena itu apa yang menjadi dasar para cerdik pandai dari kampus dalam menyusun konsep-konsep reformasi adalah kehidupan masyarakat liberal dari mana mereka menuntut ilmu khususnya di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya sebagai bagian dari hasil kerjasama pembangunan.
        Dalam proses kerjasama pembangunan dengan kemajuan teknologi informasi pengaruh demonstration effect gaya hidup dunia Barat yang sangat intensif terhadap masyarakat Indonesia khususnya melalui pendidikan dan media massa. Dengan proses orientasi kebudayaan Barat kepada setiap pelajar sebelum menuntut ilmu di luar negeri dan buku-buku  bacaan yang mereka bawa pulang walaupun berisi ilmu pengetahuan namun tentunya dikemas dengan nilai budaya barat.
       Proses sosialisasi dan pembudayaan Pancasila pada masa lalu baik pada era Orde Lama maupun era Orde Baru tak lebih dari hanya proses indoktrinasi untuk membangun dan mengukur kepatuhan masyarakat terhadap regime. Pada masa Bung Karno melalui Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi atau TUBAPI dan USDEK dan pada era Jendral Suharto melalui Ekaprasetia Pancakarsa. Oleh sebab itu bangsa Indonesia ke depan harus mengembangkan konsep baru yang bertujuan menumbuhkan kembali dan memperkuat akar jiwa Pancasila di masyarakat Indonesia yang tidak indoktrinatif.
       Ibarat sebuah pohon, kepribadian bangsa Indonesia sudah miring hampir tercerabut akarnya dari tanah akibat dilanda “badai” paham -paham asing yang sangat hebat. Pancasila harus diberdayakan atau direvitalisasi dengan menyusun konsep-kosep sosialisasi, operasionalisasi dan implementasi yang kontekstual, menguragi nilai mitosnya dan berusaha digali lagi lebih dalam nilai etos dari akar budaya bangsa agar dapat menghadapi kekuatan revolusioner ideologi-ideologi besar yang selalu merongrong untuk menjadi ideologi alternatif terhadap Pancasila.
       Gerakan revitalisasi untuk mempertahankan dan mengembangkan ideologi nasional dalam kehidupan bangsa saat ini tentunya memerlukan strategi yang berbeda dari pada masa lalu yang sarat dengan kepentingan politik praktis. Dengan didasari semangat TAP MPR-RI  No. XVIII/MPR/1998 dan beberapa TAP MPR-RI berikutnya yang intinya diamanatkan :
(1)   Hak asasi manusia yang diterapkan di Indonesia tidak dibenarkan bertentangan dengan Pancasila.
(2)   Pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia berdasarkan pada Pancasila.
(3)   Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
(4)   Tujuan nasional dalam pembangunan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa  berdasarkan Pancasila.
(5)   GBHN disusun atas dasar landasan idial Pancasila.
(6)   Salah satu misi bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depan adalah: Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(7)   Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
(8)   Menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
(9)   Pancasila sebagai acuan dasar untuk berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. (Suprapto, 2005: 26)
Dalam rangka membudayakan Ideologi nasional bangsa Indonesia harus ditemukan konsep dan metode sosialisasi, operasionalisasi dan implementasi yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa agar dapat mendukung secara maksimal proses melanjutkan pembangunan nasional dan menjadi “modal” dan “model” dalam pergaulan antar bangsa. Apabila hal tersebut dilaksanakan melalui dunia pendidikan tentunya sangat memerlukan dukungan dan kesadaran semua pihak dan pada tempatnya usaha ini dipelopori oleh masyarakat perguruan tinggi (PT). Sebagai center of exelent bangsa di bidang SDM dan IPTEK, masyarakat PT khususnya dan dunia pendidikan umumnya seharusnya diberi tugas membangun pola implementasi nilai-nilai Pancasila agar semua permasalahan bangsa di bidang moral dan ideologi dapat terpecahkan. Karena melalui dunia pendidikan generasi muda dan IPTEK  bangsa dipersiapkan lebih sistematis untuk menghadapi tantangan atau AGHT bangsa yang dilakukan oleh musuh-musuh bangsa yang tidak kalah sistematisnya. Hal tersebut merupakan tantangan kolektif masyarakat pendidikan di Indonesia untuk menunjukkan produktifitas dan daya kontemplatifnya terutama dalam mempertahan ideologi Pancasila. Apalagi pada masa transisi yang lalu beberapa Universitas di Indonesia memperoleh rekomendasi dari pemerintah untuk melakukan berbagai upaya agar ideologi Pancasila dikembangkan sesuai dengan tuntutan jaman. Suatu tantangan berat karena walaupun sudah lebih dari 5 tahun bangsa Indonesia  berusaha melakukan reformasi sebagai akibat dilanda krisis multi dimensi sejak 1997 namun  permasalahan belum bisa dipecahkan secara tuntas dan bahkan menjadi semakin sulit dan rumit. Beberapa bidang sudah dapat dilakukan reformasi namun masih banyak bidang belum terjamah dan bahkan serba kebablasan yang dapat membawa bangsa ini ke dalam krisis dan keterpurukan semakin parah. Pancasila sudah saatnya tidak hanya menjadi sekedar formalitas dan dimitoskan namun harus ditemukan cara implementasi yang lebih operasional yang mendasari semangat dan etos kerja bangsa Indonesia sesuai dengan tuntutan jaman. Dengan kompleksitas permasalahan diperlukan wadah untuk usaha menyelamatkan, mengembalikan dan menyempurnakan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara yaitu kelembagaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian, penelitian sekaligus mengembangkan suatu metode bagaimana Pancasila diimplementasikan atau dihayati dan diamalkan baik di dunia pendidikan maupun di masyarakat di era reformasi dengan menitik beratkan pada mengembangkan etos kerja Pancasila.
3.      Krisis Kebudayan yang Mengancam Persatuan Dan Kesatuan
     Krisis yang kita derita bukan hanya krisis politik dan ekonomi namun juga kebudayaan. Salah satu akibat krisis adalah perkembangan lebih ganas “penyakit” yang telah hidup di tubuh bangsa Indonesia yang berkembang biak pertama kali di birokrasi pemerintah sebagai sentral pelaksanaan pembangunan dalam system pemerintahan otoriter Orde Baru. Dalam menjalankan fungsinya ternyata tubuh birokrasi menjadi limbung tidak mampu mengembangkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi (KIS) pada dirinya. Hal tersebut tidak lain karena pembangunan juga merupakan proses distribusi (dana pembangunan) sekaligus  produksi industri modern sehingga terjadi perubahan nilai yang cenderung materialistis. Gejala “penyakit” tersebut adalah KKN, arogansi sektoral, golonganisme, materialisme, individualisme, dan bahkan hedonisme yang mengakibatkan hilangnya saling percaya dan rasa empati atau tepa selira tidak hanya di antara birokrasi tetapi juga sudah menjalar di seluruh lapisan masyarakat dan mempengaruhi motivasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan  berbegara sehingga dapat menghambat dalam mengamankan ideologi Pancasila (Abdul Gani, 2000). Penyakit birokrasi tersebut timbul tak lepas dari proses pembangunan pada era Orde Baru di mana birokrasi menjadi mesin pelaksanaan pembangunan dalam posisi peranan  pemerintah sangat kuat. Lembaga negara, departemen pemeritah dan agen-agen pembangunan lainnya termasuk perguruan tinggi khususnya PTN menjadi sangat berorientasi pada proyek  pembangunan dengan ketergantungan hampir di semua bidang pada anggaran pemerintah di mana salah satu komponen utamanya adalah bantuan dan hutang luar negeri. Akibatnya  berkembang eksklusivisme dan saling tidak percaya antarindividu (ndividualisme), antar departemen (antarsektor), antarkelompok, antargolongan sebagai salah satu penyebab utama dari krisis. Padahal menurut Institute of Future Studies for Development di Bangkok saling  percaya adalah kunci untuk menyelesaikan krisis (Asia Week, December 1998). Sedangkan empati adalah jaringan rasa sebagai basis kebudayaan yang memungkinkan terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di setiap masyarakat. Dengan saling percaya dan empati orang akan dapat saling tolong menolong dan bekerja sama. Jadi krisis yang terjadi pada bangsa Indonesia juga dapat disebut krisis kepercayaan dan empati. Salah satu cara untuk keluar dari krisis kepercayan dan menemukan rasa empati di antara masyarakat Indonesia adalah membangun keterbukaan (openess) satu sama lain dengan mengadakan forum-forum dialog atau kosultasi dengan pendekatan pembangunan masyarakat  berbasis kelompok (community development - comdev). Karena dengan keterbukaan atau saling terbuka melalui dialog yang akrab akan terjadi proses saling memberi input berupa segala sesuatu yang perlu dipikirkan tentang nilai-nilai Pancasila dengan menyerap dan menyarikan segala pemikiran atau gagasan (yang relevan) beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di antara anak bangsa satu sama lain yang mempunyai perhatian pada kondisi moral dan ideologi bangsa. Dari sana diharapkan dapat memberi kontribusi model pada  pembangunan masyarakat Pancasila yang sedang terpuruk ini dengan metoda dialektik, eklektik, dan sinkretik untuk menemukan konsep-konsep yang fungsional. Forum dialog atau kosultasi
 yang diselenggarakan harus dalam pola kebersamaan dan keterbukaan masyarakat madani. Suatu forum dialog yang diselenggarakan secara terstruktur  sebagai wahana komunikasi dan sinergi untuk menumbuhkan saling kenal, saling membuka diri warga masyarakat yang pada gilirannya menjadi saling percaya dan empati sebagai salah satu strategi menjadikan masyarakat lebih produktif dan mandiri berjiwa Pancasila. Kegiatan tersebut kiranya dapat diawali dari masyarakat pendidikan tinggi khususnya mahasiswa sebagai salah satu stakeholder utama bangsa dan negara untuk memelopori pengembangan konsep kebersamaan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti telah dijelaskan bahwa tantangan riel bagi Pancasila adalah justru dari Liberalisme sedangkan ideologi besar lainnya sebagai pecundang memanfaatkan ruang kosong yang ada sehingga sangat kondusif terhadap perpecahan bangsa. Karena apa yang menjadi dasar para cerdik pandai dari kampus dan masyarakat terdidik lainnya dalam menyusun konsep-konsep reformasi sekarang adalah kehidupan masyarakat liberal dari mana mereka menuntut ilmu khususnya dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Suatu gaya hidup yang sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia melalui pendidikan dan media massa yang sangat intensif menjadi salah satu penyebab bangsa Indonesia nyaris kehilangan  jati dirinya (Sujana, Askandar, 2003) Untuk itu dengan dipelopori oleh masyarakat PT, bangsa Indonesia ke depan harus mengembangkan konsep yang bertujuan menumbuhkan kembali dan memperkuat akar jiwa Pancasila di masyarakat Indonesia. Pancasila harus direvitalisasi untuk menemukan pola kesatuan dan persatuan yang lebih langgeng. Apa yang dialami oleh Bangsa Indonesia sekarang yaitu krisis kepercayaan dan rasa empati atau tepa selira dapat dikategorikan ke dalam krisis moral yang didasari kesalahan di dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Krisis menjadikan bangsa Indonesia kelihatan bodoh, tidak percaya diri dan mudah diperdaya oleh bangsa lain. Krisis moral menyebabkan konflik-konflik sosial, sehingga bangsa Indonesia mengalami perpecahan (disintegrasi), berperilaku ganas dan biadab. Krisis moral juga menyebabkan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan dengan perilaku demikian kekayaan alam yang indah dan melimpah ruah baik di darat maupun di laut bangsa Indonesia tidak mampu memanfaatkan secara maksimal. Semuanya belangsung karena bangsa Indonesia sudah tidak memiliki etika yang benar.
4.      Implementasi Pancasila Dengan Membangun Jiwa Gotong-Royong Sebagai
Social Capital
       Huntington mengatakan bahwa pada era pasca perang dingin identitas-identitas  budaya dan kebudayaan mampu membentuk pola kohesif atau perekat yang mengakomodasi adanya pluralitas masyarakat atau juga sebaliknya menyebabkan disintegrasi. Oleh sebab itu apabila tidak ada kesadaran untuk mengembangkan budaya politik yang kohesif negara nasional yang plural di bidang etnis dan budaya akan menghadapi kekuatan distruktif (Huntington, 2000: 5).
        Menurut Putnam nilai perekat yang fungsional dalam masyarakat ditunjukkan pada adanya pola-pola interaksi yang membantu masyarakat dan negara dapat memahami satu sama lain. Yaitu kondisi masyarakat sebagaisocial capital yang seharusnya terbangun bersamaan dengan pembangunan fisical capital dan human capital Putnam mendefinisakan social capital sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan nilai, norma-norma dan kepercayaan sosial yang mendorong pada sebuah kerjasama sosial yang saling menguntungkan untuk kepentingan  bersama yaitu kemampuan untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, responsif, akomodatif terhadap aspirasi rakyat sebagai prasyarat terbentuknya civil  society. Suatu sistem politik yang mengalami perkembangan negatif atau defisit social capitalnya rentan terhadap krisis (Putnam, 1995). Artinya sistem politik yang surplus Social capital akan terintegrasi secara kokoh. Menurut Fukuyama, Social capital dapat ditumbuhkan (cultivated) dan social capital mempunyai fungsi positif terhadap kehidupan ekonomi dan  politik suatu negara (Fukuyama: 1999, 1).
          Berdasarkan asumsi-asumsi di atas bangsa Indonesia saat ini untuk yang ketiga kalinya mengalami pasang surut atau surplus – defisit social kapital. Surplus Social capital pertama  bangsa Indonesia adalah kemauan bersama untuk merdeka yang telah menghasilkan kemerdekaan atau mendeligitimasi pemerintah kolonial bersamaan dengan lahirnya ideologi Pancasila sebagai konsep perekat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia merdeka.  Namun setelah kemerdekaan tercapai, implementasi ideologi Pancasila sebagai konsep perekat dalam mengisi kemerdekaan ternyata tidak begitu saja dapat diimplementasikan dalam  pembangunan masyarakat Pancasila yang dicita-citakan proklamasi. Bangsa Indonesia kemudian disibukkan oleh konflik-konflik politik baik dalam dimensi domentik yang diwarnai nilai-ni lai budaya tradisional dan sektarian sisa-sisa struktur masyarakat kolonial maupun dimensi struktural konflik internasional khususnya pengaruh perang dingin. Ancaman sparatisme, sektarianisme dan persaingan ideologi perang dingin mencapai puncaknya pada ancaman dari ideologi komunisme terhadap ideologi Pancasila menyusul terjadinya G30S PKI sebagai titik terendah kadar social capital bangsa Indonesia.
         Kedua ancaman dari ideologi komunisme menghasilkan social capital bangsa Indonesia untuk bersatu padu menyelamatkan ideologi Pancasila dari bahaya ideologi komunisme. Dengan mengesampingkan perbedaan masyarakat dan negara sepakat untuk melaksanakan pembangunan dengan semangat mempertahankan sekaligus melaksanakan ideologi Pancasila secara murni dan konsekuen dengan dukungan dan bantuan dari negara-negara kapitalis leberal dan ternyata menyebabkan kondisi krisis seperti sekarang ini. Bangsa Indonesia dapat diibaratkan lepas dari mulut binatang berbisa komunisme sekarang dalam tubuh bangsa Indonesia penuh dengan bisa liberalisme.
         Pada era antara dua social capital pertama tersebut secara alami menempatkan posisi dominan negara terhadap masyarakat akibat masih lemahnya fisical capital dan human capital bangsa Indonesia. Pada era ini masyarakat seolah memberi “cek kosong” kepada elite -elite kedua rezime pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang (semesta) untuk menjadi bangsa dan negara modern. Dominasi negara dengan paradigma lama yaitu  pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bersifat sentralistis, birokratis, top down approach development, dengan mobilisasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan yang otoriter di bawah baik rejim Orde Lama maupun rejim Orde Baru. Dengan paradigma demikian walaupun kemudian pembangunan telah menghasilkan fisical capital dan human capital lebih maju dan modern ternyata tidak demikian dengan perkembangan social capital. Bangsa Indonesia justru mengalami kemerosotan bahkan nyaris kehilangan social capital dengan indikator perilaku masyarakat yang membahayakan kehidupan nasional dengan kondisi kesatuan dan persatuan yang rapuh karena dipaksakan dari atas. Oleh sebab itu salah satu tugas pemerintah ke depan adalah membangun masyarakat Pancasila dalam konsep civil  society dan masyarakat madani berkelanjutan dengan menumbuhkan kesatuan dan persatuan yang kokoh yang tumbuh dari kesadaran daerah dan masyarakat sendiri sesuai dengan tuntutan  jaman yaitu ketahanan nasional dalam menghadapi era globalisasi.
        Pembangunan bangsa ke depan menuntut social capital dengan mengembangkan nilai-nilai ideologi Pancasila agar kekuatan nasional bangsa Indonesia siap menghadapi globalisasilai dengan mempelajari dan mengembangkan lebih dalam lagi nilai-nilai ideologi negara Pancasila dengan paradigma baru yang demokratik. Karena dari sudut pandangan studi ideologi, sistem nilai suatu masyarakat dianggap sebagai ciri yang paling penting. Dalam  beberapa hal sistem niali adalah ideologi dan untuk dapat memahami ideologi, khususnya sistem nilainya, kita harus memahami dasar teoritis dan filosofinya. Dengan begitu, banyak analisis ideologi perlu di diberikan dalam suatu uraian bentuk pertanyaan yang biasanya dianggap sebagai falsafah politik. Karena secara bebas, tujuan-tujuan filosofis politik adalah  pemahaman nilai-nilai politik dan norma-norma politik. Ideologi politik merupakan suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai sesuatu yang benar (Sargent, 1986: 14).
       Pemerintah reformasi harus membangun social capital baru dengan masih merujuk  pada nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai titik tolak bagi rejim baru untuk melaksanakan  pembangunan. Karena akibat krisis multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia ideologi Pancasila ikut terdeligitimasi bersamaan dengan rejim Orde Baru. Walaupun dalam  pemerintahan reformasi telah mengalami perubahan paradigma khususnya dalam  pembangunan fisical capital dan human capital antara lain dengan menerapkan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan dan pendekatan pembangunan partisipatif, namun belum ada usaha untuk menggali nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai nilai-nilai perekat baru untuk kehidupan bangsa Indonesia ke depan.
      Ideologi Pancasila di era reformasi sekarang masih menjadi slogan kosong yang selalu disebutkan dalam setiap peristiwa politik namun perilaku apa yang sebenarnya terjadi ternyata mempunyai dasar nilai-nilai dari kebudayaan asing baik dari barat maupun wilayah dunia lainya. Dengan pengertian social capital seperti telah diuraikan maka sangat bersesuaian (appropriate) dengan konsep gotong-royong sebagai konsep Ekasila dari Pancasila. Arti autentik gotong-royong dalam hal ini terkandung di dalam isi pidato Ir. Sukarno pada sidang BPUPKI 1Juni 1945 yang antara lain menyebutkan:
“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-royong!
     Gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan” Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah suatu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarno satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan Bantu-binantu bersama. Amal semua buat semua. Holobis-kontul baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong
 –
royong! Prinsip Gotong-royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan untuk menjadi bangsa Indonesia. Inilah Saudara-saudara yang saya usulkan kepada Saudara-
saudara. Pancasila menjadi Trisila. Trisila menjadi Ekasila.” (Depen
-RI, 1945: 26; LPPKB, 2005: 54-55).

       Dengan kata lain ideologi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar harus direvitalisasi dan terus dipertahankan serta dikembangkan adalah sistem nilai yang menjadi dasar prilaku kebersamaan dalam konsep gotong-royong. Oleh sebab itu untuk mewujudkan sistem  pemerintahan yang baik (good government) dan salah satu tugas sistem pemerintahan adalah mampu mewujudkan masyarakat gotong-royong. Yaitu sistem pemerintahan yang mampu mengendalikan dinamika kelompok yang mengandung potensi konflik baik terbuka maupun tertutup dengan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk menjadi dasar Social capital baru dengan nilai-nilai kerukunan dan saling percaya untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan  bangsa yang sejati (Aminah, 2002). Karena selama ini, baik dari jaman perjuangan kemerdekaan hingga sekarang  pemikiran atau teori-teori dari PT sangat besar pengaruhnya dalam proses pembangunan  bangsa termasuk dalam penggalian Pancasila sebagai falsafah, dasar dan ideologi berbangsa dan bernegara sedangkan tuntutan reformasipun juga datang dari mahasiswa dan perguruan tinggi, maka dari PTlah pada tempatnya dimulai usaha revitalisasi nilai-nilai Pancasila sekaligus membangun atau merekonstruksi perilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang berwujud perilaku gotong-royong sesuai dengan cita-cita reformasi untuk menjadi model dalam implementasi di masyarakat luas untuk memberikan perspektif baru dalam menuju negara kebangsaan modern yang berkelanjutan. (Yudhoyono, 2004: 5). Salah satu aspek yang kiranya menunjukkan perkembangan secara konsisten pada era reformasi ini adalah tetap diterimanya Pancasila sebagai ideologi bersama oleh semua pihak dengan realitas yang diuraian pada awal tulisan ini. Kalau toh masih ada yang belum menerima kiranya hanya akibat trauma masa Orde Baru yang menjadikan masyarakat “underestimate” terhadap Pancasila, sehingga banyak yang kembali ke perjuangan lama baik yang sektartian maupun nostalgia ideologi alternatif bagi Pancasila lainnya. Namun Pancasila sebagai dasar negara kiranya sudah teruji eksistensinya dan tidak lekang terhadap ruang dan waktu. Bahkan sekarang dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai sistem pemikiran teoritik yang dibangun oleh para founding fathers mempunyai kekuatan teleologis yang kuat sudah siap dioperasionalkan sebagai ideologi modern (Kompas, 2 Juni 2006).
       Oleh sebab itu dengan diawali dari masyarakat PT, bangsa Indonesia ke depan harus mengembangkan konsep yang bertujuan menumbuhkan kembali dan memperkuat akar jiwa Pancasila di masyarakat Indonesia agar visi, misi dan tujuan berbangsa dan bernegara ke depan dapat dirumuskan lebih operasional dengan terbangunnya konsep masyarakat gotong-royong untuk dapat menghadapi tantangan globalisasi. Untuk itu agar terhindar dari kesalahan berfikir atau fallacy (Yudhoyono, 2004: 11) diperlukan kegiatan penkajian dengan metode dan pendekatan yang sesuai sebagai proses  penggalian lebih dalam terhadap nilai-nilai yang lebih aplikatif dari ideologi Pancasila yang  berakar pada budaya bangsa yaitu gotong-royong untuk menjadi nilai perekat social capital agar reformasi mampu membangun civil society dengan pendekatan perencanaan partisipatif dalam masyarakat di bawah pendampingan masyarakat PT (perform, 2004).
      Masalahnya adalah dengan hasil dan pengalaman pembangunan serta ilmu  pengetahuan modern yang diperoleh pada masa lalu bagaimana dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Pancasila dengan nilai-nilai kegotong-royongan yang lebih sesuai dengan tuntutan  jaman. Yaitu bangsa Indonesia yang efektif, efisien dan kompetitif yaitu membangun civil  society dan good government yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Jawabanya adalah membangun social capital berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang telah dikembangkan. Hal tersebut searah dengan pemikiran Presiden RI 2004-2009 yang menyebutkan:
“Indonesia masa depan haruslah Indonesia yang tetap memiliki dasar negara Pancasila.
Jadi negara Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negar komunis, negara agama atau negara apapun. Negara Pancasila yang dimaksudkan itu (baca: Indonesia kedepan) mampu mewujudkan keinginannya untuk menjadi negara yang stabil, adil, demokratis dan sejahtera. Negara yang memiliki dan mampu memenuhi kriteria universal, yaitu:  berkembangnya masyarakat yang baik (good society), berkembangnya perekonomian yang baik (good economy), hadirnya proses-proses politik yang baik (good political  process) dan terpeliharanya lingkungan yang baik (good environment). … dan Indonesia harus menjadi negara sukses.” (Yudhoyono, 2004: 21).
5.      Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional
      Ideologi adalah suatu pernyataan dari nilai-nilai dasar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, sebagai suatu kerangka cita-cita yang dipakai sebagai dasar bagi suatu sistem sosial atau "way of liefe" yang dicita-citakan. Suatu ideologi dihubungkan dengan semacam sistem  politik, sistem ekonomi dan sistem sosial serta tujuan-tujuan masyarakat. Sebagai suatu dasar sistem kepercayaan, suatu ideologi tidak hanya berhubungan dengan satu nilai-nilai pokok kehidupan masyarakat, tetapi ideologi itu sendiri mempunyai nilai lebih tinggi untuk dipertahankan dan dalam banyak hal berdiri di atas nilai-nilai pokok di atas.
     Suatu keistimewaan dari ideologi, keyakinan yang ada dalam ideologi biasanya  berhubungan erat dengan kepercayaan, agama atau "nationalistic sentiment", dimana masing-masing dapat saling melengkapi (Plano, Olton, 1968: 105). Dalam proses hubungan antar bangsa, seperti telah disinggung di muka, bahwa Ideologi merupakan salah satu elemen kekuatan nasional penting bagi setiap negara dalam perjuangan kekuasaan (struggle for  power) (Morgenthau). Karena ideologi suatu negara dapat menjadi gainer ataupun loser dalam  persaingan dunia yang sifatnya cenderung anarchi. Dengan latar belakanng yang berbeda baik secara cultural, historical maupun natural hal tersebut tergantung pada kreatifitas dan kecerdasan dari setiap bangsa. setiap negara dalam membentuk atauy membangun ideologi masing-masing. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia telah mempunyai ideologi yaitu Pancasila yang dirumuskan oleh para founding fathers bangsa dalam suatu naskah yang kemudian menjadi Preambule UUD 1945. Pacasila, adalah perpaduan yang serasi antara nilai tradisi dengan nilai-nilai modern dan menjadi ideologi resmi sebagai "basic philosophy" atau “philosophische  grondslag” dari seluruh bangsa Indonesia yang sebetulnya telah pula dirumuskan sebagai nilai-nilai Gotong-royong (Depen RI, 1945: 13). Sebagai perbandingan, kita melihat contoh keberhasilan usaha modernisasi bangsa Jepang, yang sejak awal memang sudah menjadi motivator perjuangan para pemimpin bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, yaitu sebagai satu-satunya bangsa Asia yang tidak  pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat dan justru berhasil menghadapi arus modernisasi dengan nilai-nilai kepribadian atau ideologi mereka sendiri yang berbasis pada Shintoisme yang dirumuskan ke dalam ideologi Kokutai No Hongi yang berintikan mitos (mitologi) kaisar dan bangsa Jepang sebagai keturunan dewa. Ideologi tersebut dijadikan alat untuk menyokong kebijaksanaan pemerintah dalam mencapai tujuan internasionalnya yang ekspansionis dan imperialis (Maxon, 1957: 6).
  Namun dengan proses demokratisasi dari pihak sekutu (Amerika Serikat) ideologi yang sama walaupun tidak secara eksplisit tertuang dalam konstitusi dengan proses  partisipatoris cultural, nilai-nilai ideologi bangsa Jepang dapat direvitalisasi dan diimplentasikan menjadi dasar semangat perjuangan bangsa Jepang dalam memasuki  persaingan internasional pasca Perang Dunia II (Brace, 1964: 320). Salah satu contohnya antara lain adalah mengubah konsep Zaibatsu menjadi konsep Keiretsu di bidang kehidupan ekonomi dalam kerangka besar konsep
 Japan Incorporated
 dalam menghadapi persaingan Internasional Pasca Perang dunia II (Safitri, 2007) Dalam memahami ideologi Pancasila kiranya bangsa Indonesia dapat merujuk kembali  pengalaman bangsa Jepang. Namun berbeda dan bertolak belakang dengan bangsa Jepang yang sudah homogen sejak awal di mana ideologi mereka sudah terbangun dalam masyaraat  bersamaan dengan pertumbuhan bangsa Jepang, maka keberadaan Bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila yang baru merdeka pada tahun 1945 setelah melalui pejuangan yang tak kenal lelah dari para pahlawannya tentunya memerlukan usaha khusus. Yaitu membagun suatu  bangsa dengan kondisi masyarakat majemuk dan multi cultural dan masih dalam tatanan masyarakat kolonial. Bangsa Indonesia harus berjuang lagi untuk mewujudkan emagined community (masyarakat/bangsa yang dibayangkan/dicita-citakan) menjadi realized community berdasarkan cita-cita dan perjanjian luhur yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yaitu masyarakat dengan ideologi Pancasila yaitu masyarakat Gotong-royong.
     Sampai dengan era reformasi saat ini di mana bangsa kita mencapai situasi krisis pada stadium kritis yaitu tingkat krisis motivasi yang menciptakan situasi revolusioner dan mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Sekarang justru perilaku liberal sekaligus radikal  baik dari ekstim kanan (agama) maupun ekstim kiri (komunis) yang sangat nyata merasuki  jiwa masyarakat Indonesia dan justru banyak kaum terpelajar masuk dalam arus negatif yang sedikit banyak mendapat dukungan dari luar negeri tersebut. Oleh sebab itu ideologi Pancasila harus segera diselamatkan sekaligus direvitalisasi dan diimplementasikan sebagai proses  pemberdayaan.
6.      Pemberdayaan Ideologi Pancasila Sebagai Proses Pendidikan
       Dengan pendekatan analisis budaya dalam memahami pembentukan ideologi setiap negara harus melalui suatu proses pembentukan ide-ide dan nilai-nilai. Di negara-negara bekas jajahan seperti halnya Indonesia tentunya mempunyai warisan jaman kolonial proses tersebut dapat dipercepat dengan menekan elemen-elemen pikiran-pikiran rasional ilmiah dari barat (western) dengan memupuk kedewasaan ontologi. Ideologi rasional ilmiah dengan bias barat  baik dari jaman penjajahan maupun era perang dingin harus dihadapi dengan subkultur setempat, tradisi kebudayaan basar masyarakat jajahan sebagai unsur pemersatu yang paling efektif dalam kebudayaan yang mempunyai kemampuan untuk menyatukan semua pihak yang dapat menyesuaikan diri dengan bahasa, dokomen dan sejarah suatu bangsa. Hal tersebut sangat terkait dengan keberadaan kaum intelektual yang mempunyai peranan penting di dalam transformasi lembaga-lembaga dan ideologi politik formal dari Barat dengan kecerdasan politik mereka untuk dapat diterapkan sesuai dengan kepentingan obyektif untuk negara mereka (Binder: 1981 131-134). Ideologi Pancasila, yang dalam hal ini secara operasional telah dipilih konsep Gotong-royong, lahir dari proses demikian dan ternyata sekarang menghadapi pergeseran nilai dan kehilangan √©lan vitalnya untuk kehidupan bangsa Indonesia. Dengan adanya pegeseran nilai-nilai akibat interaksi lebih lanjut dengan dunia Barat dan untuk menemukan kembali nilai-nilai mutakhir dari ideologi Pancasila maka kaum intelektual dan dunia PT kembali dihadapkan  pada tanggung jawabnya untuk merevitalisasi ideologi Pancasila agar mampu menjadi perekat  pluralitas masyarakat yang bertambah kompleks akibat pembangunan sekarang ini. Dari sudut pandang studi ideologi, sistem nilai suatu masyarakat dianggap sebagai unsur yang paling penting. Dalam beberapa hal, sistem niali adalah ideologi. Untuk dapat memahami ideologi suatu negara, khususnya sistem nilainya, kita harus memahami dasar teoritis dan filosofisnya. Dengan begitu, banyak analisis ideologi perlu di diberikan dalam suatu uraian bentuk pertanyaan yang biasanya dianggap sebagai falsafah politik. Karena secara bebas, tujuan-tujuan filosofis politik adalah pemahaman nilai-nilai  politik dan norma-norma politik. Ideologi politik merupakan suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai sesuatu yang benar. Di samping itu, akan berusaha dikaji ide tertentu tentang sikap-sikap terhadap berbagai lembaga dan proses masyarakat yang terdapat dalam ideologi. Kita dapat menyimak rangkaian masalah apa yang penting bagi setiap ideologi, dan selanjutnya kita dapat menentukan dasar tertentu untuk saling membandingkannya. Sebelum ini dapat dilakukan, dengan memakai parameter Lyman Tower Sargent kita  perlu memahami tentang setiap lembaga yang terkait dengan proses ini yaitu Sistem stratifikasi sosial, Sistem ekonomi, Sistem politik, Sistem sosialisasi (Sargent, 1986: 14-17). Jadi terkait dengan proses pendidikan adalah bagaimana sistem sosialisasi ideologi Pancasila dilaksanakan.
         Sistem sosialisasi merupakan bagian proses yang memungkinkan individu mendapatkan nilai-nilai dari masyarakat sebagai milik mereka sendiri. Sering dianggap bahwa lembaga-lembaga terpenting yang mempengaruhi cara-cara dan tingkat dengan mana para individu mendapatkan nilai-nilai ini adalah 1. sistem keluarga, 2. sistem pendidikan, 3. sistem agama, dan 4. berbagai pengaruh lain seperti media masa, kelompok-kelompok sebaya, dan sebagainya. Kita tidak selalu yakin tentang mekanisme dengan mana berbagai lembaga sosialisasi  beroperasi. Harus pula diakui bahwa pandangan seorang anak tentang dunia secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan paling tidak oleh tahun-tahun awal sekolahnya. Barangkali kurang jelas bagaimana lembaga-lembaga sosialisasi lainnya mempengaruhi pandangan seorang individu tentang kehidupan. Barangkali kita bisa menganggap bahwa pesan yang sama yang diulang-ulang dalam lembaga-lembaga yang mengajarkan individu untuk menghormati, seperti sistem-sistem agama dan pendidikan, bisa melahirkan akibat yang kumulatif dan akhirnya menjadi bagian dari sistem nilai individu. Barangkali media massa bekerja dengan cara yang sama (Sargent, 1986: 14-15).
      Jadi sesuai dengan uraian di muka sistim sosialisasi yang pertama kali harus dikembangkan dan dianggap sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia adalah pada system  pendidikan umum (public school). Yaitu sosialisasi implementasi ideologi Pancasila melalui sistem pendidikan umum yang target utamanya adalah generasi muda baik murid (sekolah menengah) maupun mahasiswa (PT) dan metode implementasinya terstruktur dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Dari sana dapat diharapkan proses sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas akan menjadi efektif. Proses sosialisasi ideologi Pancasila dalam masyarakat dikembangkan melalui semua jalur baik formal, non formal maupun informal secara terintegrasi sebagai kegiatan masyarakat di dalam merumuskan dan mengejawantahkan di dalam perilaku sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang difasilitasi oleh  pemerintah.
7.      Penutup
       Semua sepakat bahwa Pancasila paling tidak sebagai ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia harus diimplementasikan, dioperasionalkan dan disosialisasikan dan salah satu konsep yang sangat jelas dirumuskan oleh penggali utamanya yaitu Ir. Sukarno adalah konsep Gotong – royong. Dengan terbangunnya masyarakat gotong-royong dapat diharapkan menjadi modal sosial (social capital) bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
       Sedangkan format pendidikan yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan baik dunia  pendidikan maupun di masyarakat agar perilaku gotong royong dapat mendarah daging di masyarakat. Format yang ditawarkan adalah pendidikan yang dapat menumbuhkan saling  percaya dan empati sebagai basis kebudayaan yang memungkinkan terbangunnya kerukunan dan dialog sosial di setiap masyarakat. Dengan saling percaya dan empati orang akan dapat saling tolong menolong dan bekerja sama.
       Untuk menumbuhkan saling percaya dan menemukan rasa empati di antara masyarakat Indonesia adalah membangun keterbukaan (openess) satu sama lain dengan mengadakan forum forum dialog atau kosultasi dengan pendekatan pembangunan masyarakat berbasis kelompok (community development - comdev).
 Forum dialog atau kosultasi dalam pola kebersamaan dan keterbukaan yang diselenggarakan secara terstruktur dan dapat diawali dari masyarakat pendidikan sebagai salah satu stakeholder utama bangsa dan negara untuk mempelopori mengembangkan konsep kebersamaan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.




DAFTAR PUSTAKA


·         Abdulgani, Ruslan, “Tantangan dan Ujian terhadap Pancasila”, Surabaya Post, 7 Juni 2000.
·         Alfian, 1984, “Ideologi Idealisme dan Integrasi Nasional”. Yahya Muhaimin, Mac Andrews, Colin, Masalah-masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
·         Aminah, Siti, Social Capital dan Pemberadaban Negara, dalam Masyarakat Kebudayaan dan  Politik, FISIP-UNAIR,Tahun XV, Nomor , Oktober 2002.
·         Bahar, Safroedin, at al., Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei –  22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995.
·         Brown, Seymon, 1996, International Relations in a Changing Global System, Oxford-UK : Westview Press.

·         Fukuyama, Francis, Second Thoughts, The National Interest, Summer 1999.
·         Huntington, Samuel P., 2000, Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia, terjemahan, Qalam, Yogyakarta.
·         Kaelan, 2005. Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004.
·         Mahardika, Timur. 2001. Pendidikan Politik: Pemberdayaan Desa – Sebuah Panduan, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.
·         Maxon, Yale Candee. 1957. Control of Japanese Foreign Policy, A Study of Civil – Military Rivalry, University of Calofornia Press, Berkeley and Los Angeles.
·         Menkopolhukam-RI, Saresehan Nasional Pancasila: Memelihara dan Menjaga Kemajemukan  Dalam NKRI, 2005.
·         Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Alfred A. Knopf, New York, 1978.

·         Naya Sujana, I Nyoman. 2004. Patologi Nasionalisme , Surabaya : UPT Mata Kuliah Umum Universitas Airlangga.
Previous
Next Post »
Orang bijak itu selalu meninggalkan jejak